Layanan Perkara Pengadilan

Last Updated: Monday, 01 July 2019 05:37 | Written by Muhammad Ilham | Print | Email | Hits: 436

Produk dan layanan Pengadilan Agama Suwawa adalah pelayanan perkara pengadilan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang terdiri dari bidang :

A.  PERKAWINAN 
 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12
.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

 Izin beristri lebih dari seorang;
Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
Dispensasi kawin;
Pencegahan perkawinan;
Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
Pembatalan perkawinan;
Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
Perceraian karena talak;
Gugatan perceraian;
Penyelesaian harta bersama;
Mengenai penguasaan anak-anak;
Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
Pencabutan kekuasaan wali;
Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
Penetapan asal usul seorang anak;
Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
B. B. Waris;
C. Wasiat;
D. Hibah;
E. Wakaf;
F. Zakat;
G. Infaq;
H. Shadaqah;
I. Ekonomi Syari’ah, antara lain meliputi :
  1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.		 Bank syari'ah;
Lembaga keuangan mikro syari'ah.
Asuransi syari'ah;
Reasuransi syari'ah;
Reksa dana syari'ah;
Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
Sekuritas syari'ah;
Pembiayaan syari'ah;
Pegadaian syari'ah;
Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
Bisnis syari'ah